Gelar Asesmen Ma’had Aly, Majelis Masyayikh Komitmen Bangun Kemandirian Pesantren

JAKARTA – Majelis Masyayikh terus memperkuat langkah nyata dalam penjaminan mutu pendidikan pesantren . Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Aturan itu menegaskan kedudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan kekhasan, kemandirian, serta peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai tindak lanjut amanat tersebut, Majelis Masyayikh melaksanakan asesmen penjaminan mutu Ma’had Aly tahap kedua pada 13–30 Oktober 2025, mencakup 13 Ma’had Aly di 11 kota/kabupaten pada 4 provinsi yakni, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sebanyak 26 asesor diterjunkan untuk melaksanakan asesmen tersebut.

Baca juga: Peluncuran Buku Jihad Santri Merawat Bumi: 10 Kisah Inspiratif Pengelolaan Sampah di Pesantren

Sebagaimana tahap pertama yang telah dilaksanakan sebelumnya, asesmen tahap kedua ini tetap berlandaskan semangat yang sama — yakni memperkuat budaya mutu pendidikan pesantren yang mandiri, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai khas pesantren.

Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) menegaskan asesmen ini bukan sekadar proses administratif atau pemenuhan standar eksternal, melainkan sarana untuk menumbuhkan kesadaran internal mengenai pentingnya budaya mutu.

“Asesmen ini bukan soal dinilai atau menilai, tetapi tentang bagaimana pesantren memahami dan mengembangkan potensi dirinya sendiri. Fokus utama asesmen Ma’had Aly adalah internal quality culture — budaya mutu yang tumbuh dari dalam. Dalam bahasa undang-undang, ini sejalan dengan semangat kemandirian dan kekhasan pesantren sebagai sumber utama dalam mewujudkan budaya mutu,” ujar Gus Rozin, Jumat (31/10/2025).

Baca juga: Hari Santri 2025, dari Spirit Nasionalisme Menuju Peradaban Dunia

Pelaksanaan asesmen tahap kedua Ma’had Aly ini sebagai langkah strategis lanjutan dalam penguatan ekosistem mutu pendidikan pesantren yang kolaboratif dan berkelanjutan. Dalam kerangka standar tarbiyah, kegiatan ini tidak hanya menilai capaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL), tetapi juga memperkuat kualitas proses pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pelaksanaan karya ilmiah (bahts) dan pengabdian masyarakat (khidmah) sebagai bagian integral dari pengembangan mutu Ma’had Aly.

Direktur Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) yang juga ex-officio Kepala Sekretariat Majelis Masyayikh, Basnang Said juga menekankan bahwa penguatan mutu harus berakar pada karakter dan nilai khas pesantren.

“Setiap Ma’had Aly memiliki keunikan dan tradisi keilmuan yang berbeda. Melalui asesmen ini, kita memastikan bahwa penguatan mutu tidak menyeragamkan, tetapi justru memperkuat kekhasan itu. Kemandirian mutu berarti pesantren mampu menjaga jati diri sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman,” jelas Basnang.

Mudir Ma’had Aly Al-Tarmasi Pacitan Ahmad Fauzan, menyampaikan apresiasinya atas asesmen yang dilakukan Majelis Masyayikh. “Bagi kami, asesmen ini bukan sekadar evaluasi formalitas, tetapi kesempatan untuk mendapatkan masukan konstruktif dari para asesor. Kami merasa didampingi dan termotivasi untuk memperkuat kualitas akademik, tradisi keilmuan, dan pelayanan kepada mahasantri. Asesor hadir bukan untuk menghakimi, tetapi mendampingi. Ini menjadi ruang belajar bersama antara asesor dan pengelola Ma’had Aly,” ujarnya.

Selain penguatan akademik, asesmen ini juga mempererat hubungan antara Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, dan lembaga pesantren dalam membangun sistem mutu yang saling menopang. Proses ini diharapkan dapat memperkuat budaya akademik dan meneguhkan pesantren sebagai pusat keilmuan Islam yang unggul dan berakar kuat pada nilai-nilai tradisi.

Melalui rangkaian asesmen Ma’had Aly tahap kedua ini, Majelis Masyayikh berharap terbangun budaya mutu yang berkesinambungan dan berorientasi pada peningkatan kualitas kelembagaan, kurikulum, dan pengelolaan pendidikan. Semangat ini sejalan dengan standar mutu Ma’had Aly yang menekankan pada keberlanjutan tradisi keilmuan, penguatan tata kelola, serta kemandirian dalam menjaga jati diri dan mutu pendidikan pesantren.

(cip)