Menjaga Keseimbangan Politik dan Soliditas Antarmatra

Selamat Ginting
Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

MUTASI dan rotasi perwira tinggi TNI yang diperkirakan berlangsung pada Agustus–September 2026 akan menjadi salah satu keputusan strategis Presiden Prabowo Subianto. Di antara sejumlah jabatan penting yang kemungkinan mengalami pergantian, posisi Panglima TNI merupakan yang paling menentukan arah organisasi militer sekaligus mengandung pesan politik yang kuat.

Dari perspektif profesionalisme militer, senioritas, pengalaman, dan keseimbangan antarmatra, nama Laksamana Muhammad Ali merupakan figur yang paling layak dipertimbangkan sebagai Panglima TNI berikutnya.

Muhammad Ali, lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989, saat ini berusia 59 tahun empat bulan. Ia adalah perwira tinggi bintang empat paling senior di lingkungan TNI. Bahkan, ia lebih dahulu memperoleh pangkat bintang empat dibandingkan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak (Akmil 1992), KSAU Marsekal M. Tonny Harjono (AAU 1993), Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita (Akmil 1991), maupun Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Akmil 1991).

Faktor senioritas memang bukan satu-satunya ukuran dalam promosi jabatan. Namun, dalam tradisi organisasi militer, senioritas tetap menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga legitimasi, rasa keadilan, dan stabilitas internal.

Muhammad Ali telah menjabat Kepala Staf Angkatan Laut sejak Desember 2022, menggantikan Laksamana Yudo Margono. Artinya, ia telah memimpin Angkatan Laut selama hampir empat tahun, tepatnya sekitar tiga tahun delapan bulan. Rentang waktu tersebut memberi ruang yang cukup bagi seorang kepala staf angkatan untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan strategis sebelum dipercaya memimpin seluruh TNI.

Politik Simbolik

Dari perspektif politik, pergantian Panglima TNI juga memiliki dimensi simbolik. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perwira yang menduduki jabatan strategis memiliki kedekatan historis dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak sama-sama pernah menjabat Komandan Paspampres. Sementara KSAU Marsekal M. Tonny Harjono pernah menjadi Sekretaris Militer Presiden sekaligus ajudan Presiden Jokowi.

Kedekatan tersebut tentu tidak dapat dijadikan ukuran tunggal kompetensi seseorang. Namun dalam politik demokrasi, persepsi publik juga merupakan bagian dari modal legitimasi.